Kajari Bangka Barat Hadiri Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Babar  Tahun 2021

Bangka Barat (Mentok) - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat (Bangka Barat) Helena Octavianne, SH, MH beserta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Heru Pujakesuma, SH, MH, Rina Akhad Riyanti, SH dan M. Syaran Jafizhan, SH, MH selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Babar mengikuti kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Rabu (21/07/2021). 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Hadiri Upacara Penerimaan dan Penyerahan Memorandum Menteri Pertahanan RI

Kegiatan tersebut  diikuti secara daring via zoom meeting bertempat Digital Room Kejari Bangka Barat. Selain itu kegiatan itu juga diikuti oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, Kabid Hubungan lndustrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat, Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta Kantor Cabang Pangkalpinang, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Petugas Pemeriksa dan/atau Staf Pelaksana Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkalpinang, dan PIC Lingkaran Kabupaten Bangka Barat.

Baca juga: Hendri Kampai: Mengubah Rumah Tangga Menjadi Home Industry

Rangkaian kegiatan dalam  forum koordinasi dan pengawasan tersebut ada beberapa kegiatan yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka peningkatan peserta, kepatuhan penyampaian data dan pembayaran iuran peserta, merumuskan strategi bersama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, dan evaluasi atas pelaksanaan strategi yang telah disusun.

Baca juga: Hendri Kampai: Pemimpin Sejati Melangkah dengan Solusi, Bukan Sekadar Beraksi di Depan Kamera

Kajari  Bangka Barat selaku Ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dalam hal ini sangat mendukung serta mengawal pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Bangka Barat dalam penegakan hukum terhadap permasalahan yang muncul baik dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan memberikan langkah hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Baca juga: Hendri Kampai: Indonesia Hancur Ulah Pejabat yang Tak Jujur

Dalam sambutannya Kajari Bangka Barat menyatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan tersebut berharap dalam penegakan kepatuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan yaitu diperolehnya penyelamatan keuangan negara berupa iuran jaminan kesehatan nasional yang tertunggak oleh badan usaha dengan upaya yang dilakukan lebih pada upaya negosiasi atas kewajiban pembayaran tunggakan iuran yang belum diselesaikan badan usaha, dan upaya pengenaan sanksi baik sanksi pencabutan izin usaha dan sanksi pidana merupakan pilihan terakhir karena yang menjadi fokus adalah pengembalian keuangan negara bukan pengenaan sanksi. (Nopri/Rikky) 

Baca juga: Hendri Kampai: Pejabat? Jangan Baper Kalau Dikritik!