Kejati Babel Naikan Kasus Dugaan Penyimpangan Pada PT BPRS Cabang Toboali Ke Tahap Penyidikan

PANGKALPINANG - -  Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, telah meningkatkan kasus dugaan penyimpangan dalam pemberian pembiayaan, (pinjaman) kepada nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  Cabang Toboali pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 ke tahap penyidikan.

Baca juga: Berprestasi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Kejari Pangkep Terima Penghargaan dari BPI KPNPA RI Sulsel

Hal ini diungkapkan oleh Asintel Kejati Babel, Jhony William Pardede, dengan di dampingi Kasi Penkum Kejati Babel, Basuki Rahardjo serta Kasidik Kejati Babel, Himawan, saat menggelar jumpa pers di ruang Media Center Kejati Babel, pada Selasa sore (23/02/2021)

Baca juga: Terkait Pengalihan Aset Pemprov ke IAIN Bengkulu, Kejati Lakukan Mediasi

Dalam jumpa pers tersebut, Asintel Kejati Babel menjelaskan, naiknya kasus dugaan penyimpangan tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print : 152/L.9/FD.1/02/2021.

Baca juga: Pemkab dan Kejari Pangkep Tandatangani MoU Perdata dan Tata Usaha Negara

"Modus yang digunakan yaitu dengan memberikan pinjaman untuk kegiatan usaha sejenis UKM untuk dua kelompok, namun dari dua kelompok satu agunan untuk tujuh debitur atau kredit. Sedangkan sisanya sebanyak 15 itu dilaksanakan pemberian kredit dengan cara satu agunan tanpa diketahui oleh debitur, " ungkap Kasidik.

Baca juga: Hindari Penyimpangan, Kejagung dan Pertamina Tandatangani Kerja Sama

Asintel menambahkan, akibat adanya dugaan penyimpangan tersebut, mengakibatkan negara berpontensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1, 7 milyar.

Baca juga: Kejati Bangka Belitung Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi BRI

"Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 22 (dua puluh dua) debitur tersebut melanggar  Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian Fasilitas pada PT Bank Pembiayaan Syariah cabang Toboali" tandas Asintel.

Sebelumnya pada Kejari Bangka Barat juga berhasil mengungkap dua kasus penyimpangan pada PT BPRS cabang Mentok, Bangka Barat.

Kasus pertama

 mengenai dugaan penyimpangan program kegiatan fasilitas sarana dan alat bantu penangkap ikan antara Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan PT BPRSB cabang Mentok pada 2012 hingga 2015.

Baca juga: Dilaporkan Mantan Bawahannya ke Kejati, Ini Tanggapan Dirut RSUD Depati Hamzah

Temuan kasus kedua, perihal dugaan praktik pembiayaan fiktif yang mencapai sebanyak 46 register pembiayaan atau pencairan pembiayaan yang setelah ditelusuri rekam jejaknya ternyata fiktif, yang telah menyeret mantan pimpinan cabang PT BPRS cabang Mentok  menjadi tersangka.

Baca juga: Djafar R. Lubis: Wah Gawat! Airlangga Hartarto Bisa  Dijemput Paksa Kejagung